Klikbangsa.id-Jakarta.Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melantik tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta pada Rabu (19/08/26).
Dalam pelantikan ini merupakan bagian dari penataan dan penguatan organisasi agar setiap pejabat ditempatkan sesuai kompetensi, pengalaman, dan kebutuhan organisasi. Proses mutasi dan rotasi dilakukan melalui Manajemen Talenta, dengan pertimbangan teknis dan rekomendasi dari BKN, sehingga penempatan pejabat dilakukan secara terukur.
Pramono Anung mengatakan, penguatan birokrasi diperlukan untuk menghadapi perubahan ekonomi dan dinamika geopolitik yang dapat berdampak terhadap Kota Jakarta. Pejabat yang menduduki posisi strategis dituntut mampu membaca perubahan dan merespons persoalan secara cepat.
“Pejabat yang menempati posisi strategis harus mampu mengantisipasi tantangan Jakarta yang semakin kompleks, termasuk dinamika global yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap Jakarta,” tegas Gubernur DKI Jakarta.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kali ini berlandaskan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5317/R-BM.02.01/SD/K/2026 tertanggal 14 Agustus 2026 dan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 755 Tahun 2026 tertanggal 19 Agustus 2026.
Ketujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik adalah:
1. Abdul Khalit, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta;
2. Mochamad Abbas, Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. M. Matsani, Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta;
4. Fajar Eko Satriyo, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
5. Muhammad Herizkianto, Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta;
6. Indra Patrianto, Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
7. Faisal Syafruddin, Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Permukiman.
Pramono Anung meminta agar pejabat yang baru dilantik segera bekerja mempercepat pelaksanaan program prioritas, juga mendorong aparatur sipil negara berani keluar dari zona nyaman untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.
( Wly )
About the Author
