Klikbangsa-id-Jakarta. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Dr. Asep Nana Mulyana, menutup Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026 yang diselenggarakan secara hybrid pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Jaksa Agung membacakan amanat tertulis Jaksa Agung sekaligus menyampaikan pengarahan strategis mengenai arah dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI Tahun 2026. Rapat evaluasi tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan pemahaman, mengidentifikasi akar permasalahan operasional, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan konkret guna mendukung pencapaian target RPJMN 2025–2029 dan Visi Indonesia Emas 2045.
Jaksa Agung menegaskan bahwa Semester II Tahun 2026 harus menjadi momentum akselerasi kinerja sekaligus konsolidasi dalam realisasi anggaran. Penyerapan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian persentase, tetapi harus disertai pemenuhan output dan outcome yang terukur serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam arahan teknis kepada masing-masing bidang, Jaksa Agung memberikan sejumlah penekanan strategis. Bidang Pembinaan diarahkan untuk memperbaiki perencanaan anggaran, menyempurnakan struktur organisasi, serta menstandardisasi proses pemantauan dan evaluasi pada seluruh satuan kerja.
Bidang Intelijen diminta mempercepat penyelesaian administrasi kegiatan operasi, meningkatkan kualitas deteksi dini, memperkuat pengamanan pembangunan strategis, serta meningkatkan sinergi antarlembaga. Sementara itu, Bidang Tindak Pidana Umum diarahkan untuk menyelaraskan tingginya volume perkara dengan penyerapan anggaran penanganan perkara, menertibkan penginputan Case Management System (CMS), serta memastikan keseragaman penerapan kebijakan hukum pidana nasional yang baru.
Pada Bidang Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung menekankan pemerataan kualitas dan kecepatan penyelesaian perkara di seluruh wilayah. Penanganan perkara korupsi juga harus diarahkan tidak hanya kepada pelaku di lapangan, tetapi hingga pelaku utama dan penerima manfaat melalui penelusuran aliran dana serta pemulihan aset negara.
Sementara itu, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara diarahkan untuk memaksimalkan pemulihan keuangan negara melalui jalur non-litigasi serta mengoptimalkan peran Advocaat Generaal. Pada bidang Pidana Militer, penguatan supervisi penanganan perkara koneksitas di daerah dan pengembangan CMS koneksitas menjadi salah satu prioritas untuk menjamin kepastian hukum yang transparan.
Penguatan integritas internal juga menjadi bagian penting dalam arahan pimpinan. Bidang Pengawasan diminta mengedepankan fungsi pencegahan berbasis risiko dan melaksanakan pengawasan melekat secara ketat guna mencegah terjadinya pelanggaran etik. Badan Pemulihan Aset diarahkan mempercepat penyusunan SOP tata kelola aset, penanganan aset berhak tanggungan, serta pembangunan Rupbasan BPA yang representatif. Adapun Badan Pendidikan dan Pelatihan diminta menyelaraskan kalender pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan organisasi dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan peserta secara maksimal.
Reformasi Birokrasi Jadi Prioritas
Selain mengevaluasi capaian teknis, Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana memaparkan capaian historis Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI Tahun 2025. Kejaksaan RI berhasil meraih nilai 83,80 dengan predikat A-, meningkat signifikan sebesar 12,06 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut disebut sebagai kenaikan tertinggi di antara seluruh Kementerian dan Lembaga di Indonesia.
Wakil Jaksa Agung menegaskan bahwa capaian tersebut harus dipandang sebagai titik tolak atau baseline baru bagi Kejaksaan RI, bukan sebagai alasan untuk berpuas diri. Transformasi birokrasi harus terus dilanjutkan secara konsisten dengan berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan kepada masyarakat.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI dilakukan melalui dua komponen terpadu, yakni RB General dan RB Tematik. RB General diarahkan untuk memperkuat tata kelola internal melalui SAKIP, Zona Integritas, serta penyederhanaan layanan publik pada 198 Mal Pelayanan Publik. Sementara RB Tematik diarahkan untuk menunjukkan kontribusi nyata Kejaksaan dalam enam agenda pembangunan nasional, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, ketahanan pangan, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Dalam pengarahannya, Wakil Jaksa Agung juga menyampaikan pesan mengenai pentingnya menjaga integritas dan keteguhan institusi dalam menghadapi berbagai tantangan.
“Badai pasti berlalu. Yang terpenting bukan sekadar menunggu sampai berlalu, tetapi bagaimana kita tetap berdiri tegak, menjaga integritas, dan terus bekerja selama melewatinya. Kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui kata-kata, tetapi melalui konsistensi tindakan, keteladanan, profesionalisme, dan pelayanan yang nyata.”
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa kepercayaan publik harus dibangun melalui tindakan nyata, konsistensi, keteladanan, profesionalisme, dan pelayanan yang berorientasi kepada masyarakat.
Lima Komitmen Semester II 2026
Menutup seluruh rangkaian Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Tahun 2026, pimpinan Kejaksaan RI menetapkan lima komitmen utama yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas pada Semester II Tahun 2026.
Kelima komitmen tersebut meliputi menjamin keselarasan anggaran dengan kinerja nyata, menertibkan konsistensi data kinerja secara berkala, mengakselerasi rincian output prioritas nasional, menggeser orientasi kerja dari sekadar pemenuhan administratif menjadi pembuktian dampak (outcome), serta memperkokoh integritas dan pengawasan melekat guna menjaga kepercayaan publik.
Rapat evaluasi nasional tersebut diikuti secara daring maupun luring oleh jajaran pimpinan dan pejabat Kejaksaan hingga tingkat daerah. Peserta mencakup Ketua Komisi Kejaksaan, para Jaksa Agung Muda, para Kepala Badan, para Staf Ahli Jaksa Agung, para Kepala Kejaksaan Tinggi, para Kepala Kejaksaan Negeri, para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, serta para pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Republik Indonesia di Bangkok, Hongkong, Riyadh, dan Singapura.
FMHS
About the Author
